KIPRAH Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kian menarik untuk disimak. Ide kepemimpinan kaum muda yang dilontarkan Presiden PKS Tifatul Sembiring menjadi balian diskusi bagi semua kalangan baik elit politik, parpol, pengamat, LSM dan masyarakat bawah. Meski ide danlangkah politik baru sering dilontarkan oleh PKS, namun isu kepemimpinan kaum muda ini menjadi polemik menarik terutama menjelang Pemilu 2009. Apalagi parpol Islam selama ini dianggap masih lemah menawarkan solusi bagi permasalahan bangsa sehingga wacana kepemimpinan muda ini masih dinilai sekadar bargaining politik PKS. Benarkah ?
Meski terbilang sebagai parpol baru, PKS harus diakui telah mampu menunjukan jatidirinya sebagai sebuah partai yang memiliki kedewasaan dalam menangani isu-isu politik yang terkait dengan masalah kepemimpinan dan program-program partainya. Bahkan, PKS pun telah membual buku platform partai yang isinyu tentang strategi dan solusi pengelolaan negara jika partai ini diberi amanah kekuasaan. Ini setidaknya membuktikan kesiapan PKS secara praksis dan wacana untuk memegang tampuk kekuasaan politik kelak.
Harus diakui PKS memiliki beban berat untuk mengangkatCitra politik Islam yang saat ini mengalami keterpurukan. Perseteruan antar pengurus dan rendahnya manajemen konflik menjadikan parpol Islam dianggap hanya mengejar pragmatisme kekuasaaan belaka. Selain itu, parpol Islam lebih banyak memanfaatkan jargon “popularitas agama” tanpa mampu mempraktikkan politik Islam secara utuh dalam perilaku politik keseharian. Padahal, partai politik dalam terminologi kepartaian modern merupakan salah satu sarana efektif untuk mengawal perubahan masyarakat ke arah yang lebih demokratis.
Parpol tidak sekadar kumpulan orang yang memiliki ide dan misi yang sama tetapi juga sebagai wadah sojutif memecahkan masalah publik. Namun demikian, fungsipenting ini telah lama tereduksi pleh budaya politik “mumpungisrpe” yang mematikan nurani elit parpol untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Alih-alih memberi solusi masalah bangsa, parpol Islam justru terpuruk ke dalam konflik dan perpecahan partai. Citra ini kian, buruk saat legislator dari salah partai Islam tertangkap tangan kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Dari perspektif ini, PKS menjadi deviasi politik karena jarang dilanda konflik internal dan sangat serius membangun budaya peduli kepada legislator dan kader-kadernya. Konsistensi ini tentu masih menunggu kiprah lebih nyata di masa -. politik ke depan.
Lemahnya tawaran solusi dan kepedulian parpol Islam selama ini untuk mengadvokasi kepentingan publik lebih banyak disebabkan oleh kurangnya misi perubahan dan rasa empati yang dimiliki oleh parpol yang bersangkutan. Parpol belum mampu menanamkan nilai-nilai etika luhur dan semangat berkorban bagi rakyat kepada seluruh kader dan pengurusnya. Semua parpol lebih banyak mengandalkan pesona tokoh dan emosionalitas ideologi semata dibanding menguatkan internalisasi idealisme nilai dan semangat peduli kerja bagi kadernya dalam bentuk karya nyala bagi masyarakat.
Khusus bagi parpol Islam, nilai kepedulian terhadap rakyat kecil sebenarnya inheren
Lil.hm inti ajaran Islam baik dalam AI-.Quran dan Sunnah, bahkan pcng- galan sejarah kejayaan politik Islam.
Kelemahan dalam memberikan altematif solusi dan miskinnya improvisasi juga menjadi salah satu sebab mengapa parpol Islam belum mampu meraih suara signifkan dalam setiap ajang pemilu yang digelar. Perolehan suara parpol- Is-l.jim Lil.ih jauh bila dibanding par-lai sekuler maupun nasionalis. Itu terlihat misalnya dalam Pemilu 2004 lalu, untuk kesekian kalinya parpol Islam tampil sebagai pecundang politik. Meski ada tren positif dengan naiknya suara PKS yang mampu meraih 45 kursi dari semula 7 kursi di DPR Pusat pada pemilu 2004, namun secara keseluruhan raihan parpol Islam belum meyakinkan bila dilihat dari kompisisi penduduk Indonesia yang mayoritas umat Islam. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa suara parpol Islam lidak akan pernah bertambah bahkan boleh jadi berkurang.
Gagalnya Partai Bulan Bintang (PBB)dan Purtui Bintan.aRcforma-si (PBR) menembus batas suara electoral treshold (ET) dalam pemilu 2004 misalnya, harus menjadi pelajaran amat serius bagi PKS untuk memperbaiki kinerjanya. Kepercayaan publik terhadap PKS juga amat ditentukan dari kinerja anggota legislatifnya dalam mcmberikan solusi kepada masyarakat. Rak-, yat pemilih sebenarnya tidak menuntut terlalu banyak terhadap anggota legislatif. Namun kurangnya apresiasi dan pembelaan terhadap publik, dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang banyak meresahkan seperti kenaikan BBM. pencabutan subsidi dan mahalnya biaya kesehatan-pendidikan makin menurunkan citra sebagai wakil rakyat.
Kalau pun ada yang menentang kebijakan pemerintah tersebut, namun suaranya “nyaris tak terdengar” dan kalah dengan lobi-lobi serta kompromi politik. Inilah yang seringkali dirasakan oleh banyak kalangan, bahwa anggota dewan tidak mewakili aspirasi rakyat tetapi mewakili aspirasi kepentingan politik yang sempit. Belum lagi agenda-agenda kontroversial semacam “plcsiran massal” ke luar negeri yang kerap dibungkus dalam bentuk kegiatan “studi banding” atau “kunjungan kerja”.
Harapan masyarakat untuk mendapat solusi dan pembelaan dari wakil-wakil rakyat dari parpol justru yang diperoleh adalah kejengkelan dan kekecewaan. Sehingga tidak salah bila dalam teori public choice dikatakan bahwa setiap manusia -tidak terkecuali anggota legislatif- pada dasarnya adalah homo cconomicus yang cenderung lebih mendahulukan ambisi pribadi dibanding kepentingan publik meski dia adalah wakil rakyat. Sayangnya, perilaku politik semacam in| jarang mendapat teguran maupun klarifikasi dari partai politik, termasuk parpol Islam. Inilah yang harus dihindari oleh PKS yang mengklaim dirinya sebagai hizbud dawah (partai dakwah) yang harus menjadi garda depan kebaikan.
Pertarungan politik nasional di masa mendatang diperkirakan kian seru dan sulit diprediksi hasilnya. Hanya partai politik yang memiliki visi dan kinerja positif bagi rakyatlah yang kemungkinan bertahan. Hal ini seiring dengan meningkatnya rasionalitas pemilih yang lebih memfokuskan pilihannya pada program suatu partai daripada terbuai dengan kharisma tokoh parpol. Partai Islam khususnya PKS mesti berbenah untuk melakukan marketing ide-ide politiknya bila tidak ingin menjadi “fosil politik” yangtenggelam dalam sejarah. Problema bangsa yang kian kompleks menuntut pemecahan yang konkret sebagai salah satu pelaku politik di tanah air. Harapan ini salah satunya dialamatkan kepada PKS.
Setidaknya ada tiga hal yang harus dibenahi oleh PKS dalam mengembangkan budaya politik yang lebih berkualitas. Pertama, meredefinisi format misi dan peran parpol secara lebih membumi dengan melihat realitas kontemporer di masyarakat. Selama ini parpol Islam lebih banyak terjebak dalam pemakaian simbol-simbol Islam daripada substansi politik Islam itu sendiri. Seharusnya misi partai bisa dijadikan panduan untuk melakukan aktifitas politik bagi pendukungnya secara lebih terarah dan produktif tiafam mencari solusi permasalahan bangsa. Parpol juga harus ditempatkan sebagai wahana pendidikan politik (tarbiyah siyasiyah) bukan sekadar aksesoris untuk meraih kekuasaan politik an sich.
Kedua, PKS harus menjadi partai Islam produktif dalam menelurkan ide-ide dan aksi perubahan yang konstruktif dan nyata. Hal ini harus dimulai dengan membangun budaya diskusi ilmiah di kalangan internal partai dan kadernya. Selama ini. jmi tai lebih banyak bersikap reakliftcr-hadap suatu isu maupun fenomena sosial sehingga gagap dalam menyikapinya. Partai harusnya bisa berperan sebagai lembaga riset yang menawarkan berbagai solusi alternatif. Akan tetapi kultur ini amat sulit terwujud manakala sistem politik yang dibangun dalam tubuh partai lebih didominasi oleh pola petunjuk atau restu pimpinan. Kekritisan anggota partai sering hilang manakala dihadapkan pada otorisasi keputusan sang pimpinan tanpa bisa disanggah. Jika ini terjadi maka amat sulit rasanya partai menjadi lembaga splutif dalam mengatasi berbagai masalah bangsa.
Penulis : Dharma Wijaya, SIP
Pegiat Komunitas Wedangjae
(Sumber: Indo Pos, 14-08-2008)
Komentar
Posting Komentar